FGII

FGII BERADA DI 12 PROPINSI
SUMATERA :
1. ASOSIASI GURU NAD (ASGUNAD)
2. KOMITE PEMBENTUKAN ORGANISASI GURU SUMUT (KPOGSU-MEDAN)
3. IKATAN GURU HONORER INDONESIA (IGHI SUMBAR)
4. FORUM MARTABAT GURU INDONESIA (FMGI LAMPUNG)
JAWA :
1. FORUM KOMUNIKASI GURU TANGERANG (FKGT BANTEN)
2. GURU JAKARTA (JAKARTA)
3. FORUM ASPIRASI GURU INDONESIA (FAGI JABAR)
4. FORUM GURU-GURU GARUT (FOGGAR)
5. FORUM GURU TASIK (FG-TASIKMALAYA)
6. FORUM INTERAKSI GURU BANYUMAS (FIGURMAS)
7. FORUM KOMUNIKASI GURU SOLO (FKGS)
8. FORUM KOMUNIKASI GURU MALANG (FOKUS GURU)
9. ALIANSI GURU NASIONAL INDONESIA (AGNI-SURABAYA)
10. PERHIMPUNAN GURU TIDAK TETAP INDONESIA (PGTTI- JAWA TIMUR)
NUSA TENGGARA :
1. PERHIMPUNAN GURU MAHARDIKA INDONESIA (PGMI- MATARAM)
KALIMANTAN :
1. PERSATUAN GURU SWASTA BALIKPAPAN, SAMARINDA, BONTANG (PGS-KALTIM)
SULAWESI:
1. FK – PAGI (SULAWESI SELATAN)

KEANGGOTAAN FGII
ANGGOTA BIASA :
ADALAH GURU DAN DOSEN YANG BEKERJA DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA YANG BERHIMPUN DALAM ORGANISASI-2 /FORUM-2 GURU INDEPENDEN YANG SECARA SUKARELA MEMATUHI AD-ART DAN PRINSIP-2 FEDERASI

ANGGOTA KEHORMATAN :
ADALAH ORGANISASI ATAU PERORANGAN YANG MEMILIKI KOMITMEN TERHADAP PENDIDIKAN DAN / ATAU TELAH BERJASA KEPADA FEDERASI ATAS DASAR REKOMENDASI DARI DPP FGII

ANGGOTA BIASA :
ADALAH GURU DAN DOSEN YANG BEKERJA DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA YANG BERHIMPUN DALAM ORGANISASI-2 /FORUM-2 GURU INDEPENDEN YANG SECARA SUKARELA MEMATUHI AD-ART DAN PRINSIP-2 FEDERASI

ANGGOTA KEHORMATAN :
ADALAH ORGANISASI ATAU PERORANGAN YANG MEMILIKI KOMITMEN TERHADAP PENDIDIKAN DAN / ATAU TELAH BERJASA KEPADA FEDERASI ATAS DASAR REKOMENDASI DARI DPP FGII
KEBEBASAN GURU DALAM BERSERIKAT / BERORGANISASI

UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN
Pasal 14 ayat 1 (h) :
“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,
Guru ber-Hak

MEMILIKI KEBEBASAN UNTUK BERSERIKAT
dalam organisasi profesi”
Pasal 41
Ayat 1 :
“Guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen”
Ayat 3 :
“Guru wajib
menjadi anggota organisasi profesi“

PENGERTIAN ORGANISASI PROFESI GURU DALAM UU GURU
Pasal 1 butir 13 :
“Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum YANG DIDIRIKAN DAN DIURUS OLEH GURU
untuk mengembangkan profesionalisme guru”

Pasal 7 ayat 1 (i) :
“Profesi guru dan dosen merupakan pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip a.l :
Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru”

ORGANISASI PROFESI
(1) GURU DAPAT MEMBENTUK ORGANISASI PROFESI YANG BERSIFAT INDEPENDEN.
(2) ORGANISASI PROFESI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERFUNGSI UNTUK MEMAJUKAN PROFESI, MENINGKATKAN KOMPETENSI, KARIER, WAWASAN KEPENDIDIKAN, PERLINDUNGAN PROFESI, KESEJAHTERAAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.
(3) GURU WAJIB MENJADI ANGGOTA ORGANISASI PROFESI.
(4) PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(5) PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMFASILITASI ORGANISASI PROFESI GURU DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU.
KEWENANGAN ORGANISASI PROFESI GURU

PASAL 42
ORGANISASI PROFESI GURU MEMPUNYAI KEWENANGAN :
MENETAPKAN DAN MENEGAKKAN KODE ETIK GURU
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA GURU
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PROFESI
MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU; DAN
MEMAJUKAN PENDIDIKAN NASIONAL