Janji Parpol untuk Pendidikan Berkualitas

Demokrat, Golkar, dan PDI-P Akui Prihatin
Jumat, 13 Februari 2009
Jakarta, Kompas - Menjelang Pemilihan Umum 2009 masalah pendidikan menjadi dagangan partai politik. Kendati beragam rinciannya, parpol mengarahkan jajaan kepada kebijakan pendidikan berkualitas yang bisa diakses masyarakat.
Hal itu dinyatakan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Angelina Sondakh, Ketua DPP Partai Golkar Endang Agustini Syarwan Hamid, dan Wakil Ketua Komisi X DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Heri Akhmadi secara terpisah, Kamis (12/2).
Angelina menilai, sepanjang 2004 sampai saat ini realisasi 20 persen anggaran untuk pendidikan sudah tercapai. Bahkan, pemotongan jalur birokrasi sudah terwujud dengan penyaluran anggaran bantuan operasional sekolah langsung ke rekening kepala sekolah. Hal itu juga sudah terjadi untuk program rehabilitasi sekolah yang sebelumnya termasuk dalam dana alokasi khusus atau dana alokasi umum.
Oleh karena itu, kata Angelina, untuk 2009 Partai Demokrat tidak lagi mendorong wajib belajar sembilan tahun, tetapi wajib belajar 12 tahun. Selain itu, semua sekolah harus berstandar sama supaya tidak ada lagi alasan untuk penolakan ujian nasional.
Partai Golkar pada 2009, menurut Endang, menawarkan peningkatan kualitas pendidikan anak mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah sambil terus mengawal peningkatan anggaran pendidikan. Untuk itu, diperlukan pelatihan untuk guru-guru secara berkelanjutan.
”Karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari guru, anggaran pendidikan 20 persen itu juga terintegrasi dengan gaji guru,” katanya.
Adapun masalah masih adanya warga miskin yang tidak mendapatkan akses pendidikan dasar, menurut Endang, disebabkan ketidakseimbangan antara upaya yang dilakukan pemerintah dengan banyaknya warga yang membutuhkan layanan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan juga partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk menjembatani program ini.
Sementara itu, Angelina melihat permasalahan lebih pada sinergi pemerintah pusat dan daerah. Masih adanya pungutan pada murid sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kendati sudah ada BOS disebabkan beberapa pemerintah daerah tidak menyediakan dana pendamping untuk BOS.
”Secara resmi, Partai Demokrat menginstruksikan kepada semua kadernya di DPRD provinsi ataupun kabupaten/kota supaya mengawal program-program ini dan mengupayakan adanya dana pendamping. Tetapi, jumlah kader yang sedikit membuat tidak semua berjalan sesuai dengan keinginan. Memang masalah ini menjadi politis sekali,” tutur Angelina.
Perombakan mendasar
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai pendidikan saat ini cenderung hanya menjejalkan pengetahuan, tetapi melupakan pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu, kata Heri Akhmadi, PDI-P merencanakan perombakan yang mendasar dalam pemahaman pendidikan itu sendiri.
Semestinya, lanjut Heri, hal-hal yang kualitatif tidak terabaikan. Apalagi, anggaran untuk pendidikan sudah banyak dikeluarkan, termasuk untuk BOS.
Heri menambahkan, menggratiskan pendidikan bisa dikatakan mustahil kendati anggaran pendidikan sudah 20 persen dari APBN. Oleh karena itu, PDI-P memfokuskan pembebasan biaya pada pendidikan dasar saja. Untuk pendidikan menengah dan tinggi, supaya terjangkau, perlu dibuat sistem beasiswa nasional yang memungkinkan masyarakat mendapatkan pendidikan. (INA)